Seiring pertumbuhan arus teknologi yang begitu cepat dan Maraknya konten negatif berupa video yang menyebar baik melalui media social maupun pernagkat digital lain di masyarakat. Seperti kasus beredearnya video porno pelajar dan selebriti tanah air, video sadisme dan kekerasan yang kadang menjadi hal yang lumrah ada di tengah-tengah masyarakat.
Peran pemerintah melalui Lembaga Sensor Film (LSF) hadir ditengah masyarakat secara langusng, diharapkan mampu membendung dampak negative yang ditimbulkan terhadap generasi masa depan. Selasa (31/10/2017) Lembaga Sensor Film menggelar kegiatan dalam bentuk forum koordinasi dan kerjasama bidang penyensoran dengan pemangku kepentingan di provinsi Jawa Timur dengan tema “ melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film melalui sensor mandiri”. Diikuti ratusan peserta yang teridiri dari unsur Perguruan Tinggi , Tokoh Agama, Ormas,Pelajar, komunitas dan Pegiat Sinematografi ,Media Massa, production house (PH) dan dinas Pariwisata dari wilayah Mojokerto,Jombang,tulungagung,Nganjuk, Kediri, Madiun, dan Ponorogo.
Digelar di Hotel Grand Srya Kediri, Anggota LSF Mukhlis Paeni yang hadir mewakili Ketua LSF Pusat membuka dan memberi sambutan dalam forum. Dalam penyampaian dihadapan undangan, Mukhlis berharap Lembaga Sensor Film yang beranggotakan terbatas tidak mungkin bisa melakukakn pengendalian dampak negatif film melalui penyensoran hingga dipelosok daerah,namun peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersedia menjadi anggota LSF minimal di tingkat keluarga melalui Self Censored. Sensor mandiri yang terbangun di masyarakat akan mampu melindungi masyarakat dari pengaruh negative film.
“selain sebagai garda terdepan dalam membangun moral bangsa melalui karya film yang berkualitas dan positif, LSF berperan mengajak masyarakat untuk memproduksi karya Film yang memilki spirit budaya lokal yang kuat agar karya tersebut mampu berbicara di perfilman di Indonesia maupun di mancanegara. ujar Mukhlis Paeni yang juga pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.
Mukhlis menambahkan, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang pertama mendapat perhatian dan prioritas oleh Pemerinatah Pusat untuk membuka perwakilan Lembaga Sensor Film.disebabkan banyaknya karya yang dihasilkan sehingga diharapkan mampu memotong birokrasi dalam melakukakn sensor film tanpa harus ke Jakarta.
Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi dan Tanya jawab ini, menhadirkan narasumber henri nurcahyo, seorang budayawan local Kediri yang juga sebagai tenaga sensor LSF Jatim. Dari Lembaga Sensor diwakili Dyah Chitraria Liestyati yang juga sebagai dewan redaksi majalah Sensor Film.
Hariyono,salah satu pimpinan STKIP PGRI Nganjuk yang hadir mengapresiasi gagasan LSF melibatkan Perguruan Tinggi khususnya PTS Pendidikan berperan dalam membangun karakter dan moral bangsa melalui karya-karya Film yang mengedepankan konten-konten kreatif ,positif dan adaptif terhadap Budaya Lokal sebagai entitas budaya bangsa Indonesia.
“STKIP PGRI Nganjuk juga berbangga ,karena salah satu Komisioner LSF Jatim M Roissudin merupakan Keluarga Besar Alumninya dan menunjukkan lulusannya bisa berkiprah di Lembaga Sensor Film.”pungkas Pria berkumis kandidat Doktor Universitas Negeri Malang
